PROPUBLISH.ID, SUMENEP –Pemilu Raya (Pemira) Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA) yang sebentar lagi dilaksanakan mendapat sorotan tajam dari Aliansi Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP).
Mereka menilai pelaksanaan Pemira kali ini tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya diterapkan oleh penyelenggara, yakni Komisi Pemilu Raya (KPR) UNIBA.
Dalam audiensi yang digelar pada Rabu (8/1/2025), salah satu perwakilan Aliansi HMP menyatakan bahwa KPR diduga telah melakukan multitafsir terhadap Undang-Undang Pemira, khususnya pasal 5 ayat H yang mengatur hal-hal yang masih bersifat umum.
Menurutnya, KPR seharusnya lebih spesifik dalam mengatur ketentuan tersebut untuk menghindari kebingungannya mahasiswa.
“Seharusnya, KPR memiliki tugas dan wewenang untuk menjabarkan ketentuan umum dalam UU Pemira menjadi lebih rinci dan jelas agar tidak menimbulkan multi tafsir,” ujar perwakilan tersebut.
Aliansi HMP juga menyayangkan langkah KPR yang terkesan terburu-buru dalam menetapkan timeline pendaftaran Pemira, sementara pihak Himpunan Mahasiswa (Himpunan) belum melaksanakan Musyawarah Mahasiswa (Muswa).
Mereka menilai hal tersebut mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara KPR dan Himpunan dalam proses pemilihan.
“Lebih dari itu, kami juga kecewa karena KPR tidak melakukan koordinasi terkait status kepengurusan Himpunan apakah sudah demisioner atau belum,” tambahnya.
Selain itu, mereka juga mengkritik pemilihan Ketua KPR yang menurut mereka dilakukan secara tertutup, padahal seharusnya melalui rapat pleno yang transparan dengan berita acara yang jelas.
“Pemilihan Ketua KPR ini seharusnya dilakukan secara terbuka dan sesuai mekanisme rapat pleno, bukan secara tertutup seperti yang terjadi,” tegas perwakilan Aliansi HMP.
Menanggapi hal ini, Ketua KPR UNIBA, Rofiqi, yang dihubungi melalui pesan WhatsApp, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak dapat menemui perwakilan Aliansi HMP karena tengah sibuk mengurus persiapan berkas Pemira.
Saat ditanya mengenai alasan mengapa audiensi tidak diwakilkan kepada anggota KPR lainnya, Rofiqi menjelaskan bahwa pihaknya masih belum sempat berkoordinasi dengan Panwasra, meskipun surat audiensi sudah resmi disampaikan.
Sementara itu, Aliansi HMP menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dan berencana melakukan aksi demonstrasi untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terkait penyelenggaraan Pemira tahun ini.
