Sumenep – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Madura #LawanKorupsi menggelar demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (21/2/2025).
Mereka menuntut KPK mengusut dugaan penyimpangan dalam realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Dalam aksi tersebut, para demonstran mengungkap adanya indikasi pemotongan anggaran lebih dari 40%, program BSPS fiktif, serta pengerjaan yang tidak sesuai standar. Mereka juga menduga keterlibatan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, dalam proyek ini.
“Kami meminta KPK segera memanggil dan memeriksa Said Abdullah karena banyak proyek aspirasi DPR yang dibawanya bermasalah,” tulis demonstran dalam spanduk yang mereka bentangkan.
Dugaan penyimpangan ini juga mencuat dalam laporan sebelumnya yang mengungkap bahwa di Dusun Karanganyar, Desa Karangbudi, Kecamatan Gapura, program BSPS diduga lebih banyak dikerjakan oleh perangkat desa, termasuk Sekretaris Desa berinisial M dan Bendahara Desa berinisial IM.
Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah justru dialokasikan kepada pihak yang tidak berhak.
Beberapa warga setempat menyampaikan keluhan mereka terkait ketidakadilan dalam distribusi bantuan tersebut.
“Kami sudah mengajukan permohonan, tetapi nama kami tidak ada dalam daftar penerima. Justru yang mendapat bantuan adalah orang yang tidak membutuhkan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan BSPS agar tepat sasaran.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Said Abdullah belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut.
