Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, pada 20 Februari 2025. Hasto diduga terlibat dalam kasus suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku, yang hingga kini berstatus buron.
Selain itu, Hasto juga diduga mengurus PAW anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat I, Maria Lestari. Ia disebut-sebut turut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada awal 2020, yang mengarah pada perintangan proses hukum.
Hasto sempat mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan status tersangkanya, namun permohonan tersebut ditolak.
Harta Kekayaan Hasto Kristiyanto
Penahanan Hasto turut menarik perhatian publik terhadap harta kekayaannya. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), terakhir kali Hasto melaporkan harta kekayaannya pada 22 Desember 2003. Saat itu, total kekayaannya tercatat sebesar Rp1,193 miliar. Hingga kini, belum ada pembaruan resmi terkait harta kekayaannya di laman e-LHKPN KPK.
Karier Politik dan Profesional
Sebelum terjun ke dunia politik, Hasto berkarier di sektor industri. Ia pernah bekerja sebagai project manager di PT Rekayasa Industri pada 1992-2002, terlibat dalam berbagai proyek strategis, seperti pengembangan pabrik ammonia dan studi pembangkit listrik tenaga nuklir. Setelah itu, ia menjabat sebagai project director di PT Prada Nusa Perkasa sejak 2003.
Karier politiknya dimulai pada 2002 saat bergabung dengan PDIP sebagai Wakil Sekretaris Bidang Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Ia kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dari dapil Jawa Timur yang mencakup Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, serta ditempatkan di Komisi IV yang menangani perdagangan, perindustrian, investasi, dan koperasi.
Pada Pemilihan Presiden 2014, Hasto menjadi Koordinator Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi–Jusuf Kalla. Kariernya di PDIP semakin menanjak hingga akhirnya ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PDIP pada 2015, menggantikan Tjahjo Kumolo yang saat itu diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri.
Hingga kini, kasus hukum yang menjerat Hasto masih dalam proses penyidikan oleh KPK. Lembaga antirasuah tersebut terus mengusut dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini.
